Diduga Sarat Korupsi, Migrant Watch Minta KPK  Kawal Penempatan PMI ke Timur Tengah

Baca Juga

KPK: Kerja Kedeputian Penindakan Sesuai Prosedur Tercermin Keyakinan Hakim Pada Putusan PK Mardani

Menurut Aznil, alasan penutupan tersebut tidaklah logis dan berpotensi meningkatkan praktek penempatan ilegal.

Migrant Watch juga menyoroti dugaan praktek ilegal dalam penempatan PMI yang dilakukan oleh oknum-oknum Kemnaker. Oleh sebab itu, Migrant Watch pun mendesak KPK untuk segera menindak tegas dugaan permainan "Monopoli" yang dilakukan oknum-oknum yang terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah, demi menjaga integritas dan keamanan penempatan PMI ke luar negeri.

"Kami sangat berharap KPK segera memproses laporan kami serta melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang bermain di belakang ini, demi menjaga integritas dan keamanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negri," tegas Aznil.

Baca Juga

Eks Penyidik KPK: Hakim Agung Jangan Ringankan Hukuman, PK Mardani Bukan Solusi untuk Koruptor

Dengan adanya permohonan ini, diharapkan penempatan PMI ke Kawasan Timur Tengah dapat dilakukan secara transparan, adil, dan legal, serta terhindar dari praktek-praktek korupsi dan kolusi yang merugikan para pekerja migran.

Editor : Furqon Munawar