Diduga Sarat Korupsi, Migrant Watch Minta KPK  Kawal Penempatan PMI ke Timur Tengah

JAKARTA, iNewsBogor.id - Guna memastikan penempatan tenaga kerja ke luar negeri terbebas dari praktik koruptif dan kolutif oknum aparat, Migrant Watch secara resmi menyampaikan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sekaligus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Kawasan Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menyebut penempatan PMI ke Timur Tengah tersebut sering kali dihambat oleh oknum pemerintah. Menurut Aznil, selain mengganggu hak asasi manusia, gangguan tersebut disinyalir terkait dengan dugaan korupsi di instansi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Baca Juga

KPK 3 Hari Ambil Sampel Cor Beton Jalan Kandang Roda Sentul 

"Meminta KPK untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi agar terlaksana secara sah, jujur dan tanpa praktek kolusi," ucap Aznil di Jakarta.

Diinformasikan sebelumnya, aksi solidaritas pekerja migran pada bulan Agustus 2023 membuahkan hasil, Presiden Jokowi pun menyatakan sepakat melakukan penilaian kembali penempatan PMI di Timur Tengah, Meskipun sebelumnya ada kesepakatan untuk menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tanpa monopoli asosiasi.

Namun sangat disayangkan, meskipun sudah ada kesepakatan, penutupan mendadak atas penempatan PMI ke Arab Saudi oleh Kemnaker pada pertengahan Januari 2024 sangat mengecewakan banyak pihak.

Baca Juga

KPK: Kerja Kedeputian Penindakan Sesuai Prosedur Tercermin Keyakinan Hakim Pada Putusan PK Mardani

Menurut Aznil, alasan penutupan tersebut tidaklah logis dan berpotensi meningkatkan praktek penempatan ilegal.

Migrant Watch juga menyoroti dugaan praktek ilegal dalam penempatan PMI yang dilakukan oleh oknum-oknum Kemnaker. Oleh sebab itu, Migrant Watch pun mendesak KPK untuk segera menindak tegas dugaan permainan "Monopoli" yang dilakukan oknum-oknum yang terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah, demi menjaga integritas dan keamanan penempatan PMI ke luar negeri.

"Kami sangat berharap KPK segera memproses laporan kami serta melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang bermain di belakang ini, demi menjaga integritas dan keamanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negri," tegas Aznil.

Baca Juga

Eks Penyidik KPK: Hakim Agung Jangan Ringankan Hukuman, PK Mardani Bukan Solusi untuk Koruptor

Dengan adanya permohonan ini, diharapkan penempatan PMI ke Kawasan Timur Tengah dapat dilakukan secara transparan, adil, dan legal, serta terhindar dari praktek-praktek korupsi dan kolusi yang merugikan para pekerja migran.

Editor : Furqon Munawar