Diduga Sarat Korupsi, Migrant Watch Minta KPK  Kawal Penempatan PMI ke Timur Tengah

JAKARTA, iNewsBogor.id - Guna memastikan penempatan tenaga kerja ke luar negeri terbebas dari praktik koruptif dan kolutif oknum aparat, Migrant Watch secara resmi menyampaikan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sekaligus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Kawasan Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menyebut penempatan PMI ke Timur Tengah tersebut sering kali dihambat oleh oknum pemerintah. Menurut Aznil, selain mengganggu hak asasi manusia, gangguan tersebut disinyalir terkait dengan dugaan korupsi di instansi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK-Bawaslu Usut Dugaan Korupsi Pembelian Mirage Kemenhan

"Meminta KPK untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi agar terlaksana secara sah, jujur dan tanpa praktek kolusi," ucap Aznil di Jakarta.

Diinformasikan sebelumnya, aksi solidaritas pekerja migran pada bulan Agustus 2023 membuahkan hasil, Presiden Jokowi pun menyatakan sepakat melakukan penilaian kembali penempatan PMI di Timur Tengah, Meskipun sebelumnya ada kesepakatan untuk menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tanpa monopoli asosiasi.

Namun sangat disayangkan, meskipun sudah ada kesepakatan, penutupan mendadak atas penempatan PMI ke Arab Saudi oleh Kemnaker pada pertengahan Januari 2024 sangat mengecewakan banyak pihak.

Editor : Furqon Munawar