Kemenaker: Batas Pembayaran THR Sampai 3 April 2024

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur pada pekan depan.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenaker akan meminta semua kepala daerah untuk mengingatkan para pengusaha agar menjalankan kewajiban membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR).

Baca Juga

Kemenaker Kembali Gagalkan Pengiriman Calon Pekerja Migran Ilegal Tujuan Dubai UAE

"Minggu depan, pada hari Senin atau Selasa, suratnya akan kami sebarkan. Kami juga akan membuka posko THR," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, kepada wartawan di Istana pada Rabu (13/3/2024).

Menurutnya, surat edaran tersebut akan memuat tentang beberapa aturan terkait pemberian THR.

Salah satunya adalah batas waktu pembayaran THR kepada para pegawai, yaitu satu pekan atau H-7 sebelum Lebaran atau Idulfitri 1445 Hijriah.

Baca Juga

Hari Migran Internasional Ratusan Buruh Aksi Desak Pelindungan Pekerja Migran Sektor Perikanan

Berdasarkan kalender Kementerian Agama, bulan puasa atau Ramadan diperkirakan akan berakhir pada tanggal 9 April 2024.

Meskipun sidang isbat belum dilakukan, Lebaran atau 1 Syawal 1445 Hijriah diprediksi akan jatuh pada tanggal 10 April 2024.

Oleh karena itu, sesuai dengan aturan Kemenaker, THR harus dibayar kepada para pekerja sebelum tanggal 3 April 2024.

Baca Juga

Eksklusif! Kemenaker Amankan 63 Orang diduga TKW Ilegal Tujuan Timur Tengah di Bandara Soetta

"Seharusnya teman-teman sudah mengetahui. Pembayaran THR merupakan kewajiban bagi para pengusaha untuk diberikan kepada para pekerja atau buruh," tambah Ida.

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, pembayaran THR sering menjadi masalah karena pengusaha dan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak pekerjanya.

Mereka alasan kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang masih belum membaik setelah terdampak pandemi hampir tiga tahun.

Baca Juga

Kemenaker Gerebek Klinik Diduga Tempat Medical CheckUp Calon Pekerja Migran Ilegal Tujuan Arab Saudi

Hal ini mendorong Kemenaker untuk mendirikan Posko Pengaduan pelanggaran aturan THR.

Editor : Furqon Munawar