Warga Papua Barat Daya Tuding Pj Gubernur Musa’ad Sengaja Tunda Lantik Puluhan Pejabat Asli Papua

SORONG - Puluhan pejabat yang telah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di Provinsi Papua Barat Daya dikabarkan tak kunjung dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Muhammad Abud Musa'ad tanpa alasan yang jelas.

Salah seorang Warga Aimas, Abraham Howay tegas menyebut Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Abud Musa'ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di pemerintahan provinsi Papua Barat Daya, padahal para pejabat tersebut dinyatakan telah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT).

“Sangat disayangkan dengan disengajanya belum dilakukannya pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan pada bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan. Belum tahu nasib puluhan ASN terutama pejabat OAP tersebut akan seperti apa ke depan,” ucap Howay dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (23/5/2024) kemarin.

Menurut Howay, sesuai ketentuan nomor: 01/ PANSEL - JPTP/IX/2023, jadwal hasil seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT) di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan seleksi dengan berbagai persyaratan dan mekanisme yang cukup ketat dan panjang, sejak 24 Oktober hingga pengumuman lolos seleksi semestinya selesai pada 8 Desember 2023.

Namun faktanya, Lanjut Howay, yang terjadi dengan berbagai dalih, penetapan tersebut baru dilakukan atas tiga (3) besar peserta hasil seleksi peserta pada tanggal 17 April, lalu diumumkan pada tangal 24 april 2024. Padahal kurun waktu tersebut sudah cukup lama, yakni selama 4 bulan (Desember 2023-April 2024).

“Dengan melihat tahapan-tahapan pelaksanaan di atas yang tidak sesuai jadwal, maka masyarakat Papua Barat Daya sangat menyayangkan dan mempertanyakan langkah dan tindakan yang tidak arif serta bijaksana yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Musa’ad. Pj Gubernur dengan sengaja menunda-nunda pengumuman 3 besar nama peserta JPTP. Padahal dari hasil seleksi banyak ASN Orang Asli Papua memenuhi syarat dengan menduduki peringkat nomor 1,” ucap dia.

Howay pun menyatakan penundaan pelantikan terhadap puluhan pejabat (ASN) eselon II tersebut bakal memberikan stigma negatif OAP terhadap pemerintah pusat. Sebab sebagai representasi pemerintah pusat, Pj. Gubernur Musa’ad dinilai tidak serius untuk membimbing dan mengayomi OAP yang menjadi aparatur sipil negara.

“Ini bisa jadi preseden buruk juga kepada pemerintah pusat yang tidak mempedulikan harkat serta martabat ASN OAP. Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Musa’ad kembali. Masih banyak pejabat OAP yg mampu dan memiliki kinerja lebih baik dari Musa’ad,” tutur dia.

Senada, pengamat politik Papua Ortisan Kambu juga menuding Pj. Gubernur Mohammad Abud Musa'ad sengaja menunda pelantikan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah provinsi. Padahal, ungkap Ortisan, puluhan pejabat tersebut telah memenuhi syarat namun belum juga mendapatkan kepastian pengumuman yang semestinya disampaikan Pj Gubernur Musa’ad.

"Ini kan provinsi baru, beliau waktu itu hanya melantik beberapa anggota saja. Lainnya masih dalam proper test. Semua orang yang memenuhi syarat telah ikut. Nama-nama sudah keluar untuk eselon II, III, dan IV. Seharusnya jika sudah keluar, seminggu setelahnya harus sudah dilantik,” kata dia.

Ortisan pun menilai Pj. Gubernur tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah di provinsi Papua Barat Daya. Dia bahkan menuding Pj. Gubernur Musa’ad hanya bisa menggunakan fasilitas pemerintahan untuk plesir kesana-kemari.

"Pak Gubernur tidak pernah ada di kantor, dia tidak mau berkantor di Gubernur. Untuk apa beliau jadi Pj kalau begitu. Beliau ini hanya jalan-jalan saja. Ini pemerintahan kerjaannya hanya jalan-jalan. Awalnya saya mendukung beliau, tapi sekarang tidak,” ucapnya.

Ortisan pun mendesak Pj. Gubernur untuk segera melantik pejabat eselon II, III, dan IV secara bersamaan dan tidak menunda-nunda lagi aktivitas tersebut. Menurutnya, agenda pelantikan tersebut harus dilaksanakan sebelum penyelenggaraan pilkada.

"Harus segera lantik eselon II, III, dan IV dalam satu tahap. Jangan tunggu bulan ini khusus eselon II, bulan ini III dan seterusnya. Kalau memang tidak ingin dilantik, lebih baik nggak usah dilantik. Pilkada sebentar lagi, untuk apa kalau sudah ada Pilkada tapi tidak dilantik,” tutupnya.

Editor : Furqon Munawar