APH Didesak Terapkan Asas Pembuktian Terbalik Terkait LHKPN Sejumlah Pejabat di Kabupaten Bogor

BOGOR, iNewsBogor.id – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Penyelenggara Wilayah Bogor menyoroti secara kritis dinamika tata kelola pemerintahan dan transparansi kekayaan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Mengacu pada rangkaian pemeriksaan yang tengah berjalan di Kabupaten Bogor, BPI KPNPA RI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menerapkan asas pembuktian terbalik terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) beberapa pejabat strategis.

Baca Juga

Praktisi Hukum Desak APH Periksa Menyeluruh Lapas Cibinong Usai Temuan Klaster Mewah

Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan hasil evaluasi mendalam dan investigasi komprehensif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ilmiah ini didasarkan pada metode uji banding (komparasi) kekayaan para pejabat, yang ditelusuri sejak awal masa jabatan terdahulu hingga posisi yang mereka emban saat ini.

Adapun sejumlah nama pejabat yang menjadi objek evaluasi dan investigasi kritis BPI KPNPA RI Bogor diantaranya:

Baca Juga

Tanpa Tanda Tangan Dewan, Petisi Anti Korupsi Penuntasan Korupsi Upah Pungut Tetap Diserahkan ke KPK

* Yunita, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
 
* Eko Mujiarto, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

* Warman Mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong.

Menurut Rizwan Riswanto, penerapan asas pembuktian terbalik oleh KPK maupun APH lainnya menjadi instrumen krusial untuk membuka tabir dugaan ketidakwajaran aset yang selama ini luput dari pengawasan formal.

Baca Juga

Audit Lapas Jangan Berhenti Pada Sel Mewah!

"Melalui hal ini, para pejabat yang bersangkutan diwajibkan secara hukum untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang mereka miliki diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan legal," kata dia.

BPI KPNPA RI Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum ini.

Seluruh data hasil temuan di lapangan, tracking rekam jejak jabatan, serta analisis uji banding LHKPN akan disuplai secara lengkap kepada lembaga antirasuah guna menjamin terciptanya proses hukum yang transparan, akuntabel, dan objektif di Kabupaten Bogor.

Baca Juga

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan Usai Temuan Ombudsman

Sementara itu hingga berita ini diturunkan Kepala BKPSDM Yunita, Kadis DPKPP Eko M dan Warman selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong belum menjawab konfirmasi yang dikirim via WhatsApp oleh iNews.id, hingga Rabu siang (7/10/2026).

Editor: Suriya Mohamad Said