get app
inews
Aa Read Next : Kementerian PUPR Mulai Bangun Rusun untuk Polwan di Polda Papua

Besi Scrap Hibah Eks-Freeport Milik Suku Kamoro Digugat Lenis Kogoya

Sabtu, 19 Maret 2022 | 14:46 WIB
header img
Lima Dasar Kampung bersama Kepala Suku Kamoro asal Timika Papua, didampingi Kuasa Hukum Mega & Associates Law Office. Foto: ist.

BOGOR - Penerima hak hibah besi scrap eks-PT Freeport Indonesia, milik masyarakat Lima Dasar Kampung atau (Lima Daskam) asal Timika Mimika Papua digugat di Pegadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Gugatan yang dilayangkan kepada para kepala suku Kamoro ini digugat oleh Ketua Umum Lembaga Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya.

"Saudara-saudara kami yang menggugat kami. Selama 6 tahun kami memperjuangkan sidang bersama almarhum ketua Lemasko Robertus Waropea. Tapi saudara ada di mana, pernah bantu saya kah. Kami ini masyarakat kecil yang hanya meminta haknya. Bapak (Lenis Kogoya) tidak pernah membantu masyarakat kecil, kami hanya masyarakat 5 kampung pengadilan yang dinyatakan berhak," kata Edward Yulianus Omeyaro, asal Kampung Koperapoka, Timika Papua, di Pengadilan Cibinong Jawa Barat, Jumat 18 Maret 2022.

Edward mengatakan, warga Kamoro yang datang ke Bogor berjumlah 10 orang. Di antaranya 5 dasar kampung yakni Felix Ber Urmami (Tipuka), Elias MSiren Kampung, Nawaripi), Phelipus Tianaipa  (Ayuka) dan Paulinus Mapuaripi (Nayaro), juga didampingi  Dewan Perwakilan Pemuda Tipuka, Chelictus Utauru. Dan lima kepala suku Kepala Suku Koperapuka Yosep Tumula, Kepala Suku Nawaripi Derek Abraham Maoromako Kepala Suku Nayaro Arnoldus Mapuaripi serta  Kepala Suku Ayuka Frans Tumuka.

Menurutnya, masyarakat lima kampung berhak atas hibah besi dari PT Freeport Indonesia karena daerah kondisi alam di lima kampung sudah rusak parah akibat terdampak limbah penambangan emas.  Seluruh pepohonan sudah terendam lumpur limbah, sehingga tanahnya tidak bisa untuk berkebun, bercocok tanam.

"Apalagi memelihara hewan ternak, kampung kami karena dampak limbah penambangan emas itu berubah menjadi genangan dan tumpukan limbah, dan satu-satunya cara untuk mencari kehidupan adalah pergi ke laut untuk mencari ikan, karena tanah ladang sudah rusak parah," ungkap Edward.

Lanjutnya, lima kampung ini memperjuangkan hak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong sejak tahun 2016. Perebutan besi bekas ini bermula saat masyarakat tokoh kepala suku  Kamoro tidak pernah mendapatkan limbah hibah besi dari Freeport.

Setelah ditelusuri, besi-besi tersebut dijual oleh mantan Bendahara Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Yosep Iri Kabarubun ke pengusaha besi di Bogor Jawa Barat, Muhammad Marwan.

Besi-besi tersebut kemudian di sebar dibeberapa wilayah di Indonesia seperti Serang, Surabaya, hingga Medan Sumantra Utara.

Para kepala suku kemudian melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Adat (DPA) Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Robertus Waropea. Para kepala suku lima kampung ini kemudian menggugat jual beli itu ke Pengadilan Cibinong Bogor.

"Saya berjuang untuk masyarakat saya di kampung ini yang hancur. Tapi daerah bapak masih utuh, daerah saya sudah rusak apa yang saya mau cari, semuannya habis digunakan oleh Freeport. Saudara harus malu dengan saya. Sekarang hak kami mau kalian ambil," tuturnya.

Setelah enam tahun menjalani persidangan, pengadilan Cibinong memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan besi itu adalah masyarakat di lima kampung Kamoro di Timika berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 31/ Pdt. G/ 2017/ PN. Cbi. Tanggal 19 Oktober 2017 jo. Penetapan Nomor : 17/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi. jo. Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Tanggal 23 Februari 2021.

"Jadi kami memohon jangan mengganggu kami, mohon mundur karena di sini ada kepala suku di setiap lima kampung ada beliau-beliau ini. Kami hanya memberi 1 persen (besi) untuk Papua," ungkapnya.

Kuasa hukum 5 Daskam Suku Kamoro, Mega & Associates Law Office, Gimono Las mengatakan, agenda sidang dimulai dari memeriksa legalistas para pihak, kemudian dilanjutan dengan pemeriksaan identitas keabsahan. Dalam gugatan tersebut, pengugat meminta untuk menempuh jalur damai dengan meminta bagian hasil.

Namun saat ditanya majelis hakim atas permintaan penggugat Lenis Kogoya majelis hakim seluruh para kepala suku dan masyarakat di lima dasar kampung ini tidak bersedia damai.

"Artinya, untuk proses eksekusi besi bersama-sama apabila besi sudah terjual maka minta pembagian hasil.  Masyarakat menolak itu pun setelah kami melakukan mediasi secara formal oleh hakim mediator, sikap masyarakat lima dusun ini tetap menolak dengan alasan yang punya hak atas besi ini adalah masyarakat Kamora di lima kampung," jelasnya.

Gimono melanjutkan, saat ini 5 Daskam Kamoro Timika memiliki haknya atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas besi scrap total berjumlah ratusan ribu ton terletak di 26 titik pada yurisdiksi 14 pengadilan negeri di Indonesia.

"Dari 14 PN yang menerima Delegasi dari PN Cibinong itu, satu diantaranya yakni PN Serang telah melaksanakan eksekusi atas besi scrap dimaksud pada tanggal 09 Juni 2021," jelasnya.

Sedangkan, yang berada dalam yurisdiksi 13 sengadilan negeri saat ini sedang dalam proses eksekusi termasuk yang sudah didahului dengan pelaksanaan Constatering (pencocokan obyek eksekusi)  yatu di Jakarta Utara, Surabaya, Gresik, Semarang dan Bekasi. Dalam waktu dekat akan Constatering di PN Jakartta Timur dan PN Timika, sementara yang belum kami koordinasikan secara fisik adalah PN Medan, Pekanbaru, Samarinda, Banyuwangi, Sidoarjo dan PN Ternate.

Gimono memaparkan , berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) perwakilan Masyarakat Amungme dan Kamoro Papua menandatangani kesepakatan di New Orleance, Amerika Serikat Tanggal 13  Juli Tahun 2000. Dalam MoU itu,  PT Freeport Indonesia yang lokasinya di atas tanah ulayat Masyarakat Amungme dan Kamoro (5 Daskam Kamoro), akan memberikan dana pemberdayaan masyarakat dan termasuk  pemeliharaan lingkungan hidup. Kemudian dalam proses berikutnya adanya recognisi pembangunan fasilitas rumah, Kesehatan, sekolahan. Termasuk hibah besi scraps, untuk masyarakat 5 Daskam Kamoro sebanyak 15.000 Ton per tahun.

"Namun atas hibah besi tersebut, masyarakat 5 Daskam sejak awal sampai hari ini sama sekali belum pernah menikmatinya, bahkah pada tahun 2011 atas besi eks. PT Freeport dijual oleh  seorang oknum di Papua Bernama, Yoseph Iri Kabarubun dan pembelinya Muhammad Marwan," jelas Gimono.

Lanjutnya,  pelaksanaan eksekusi di PN Serang dan obyek eksekusi terletak di Pelabuhan Ciwandan Banten tanggal 9 Juni 2021 itu dicatat sebagai sejarah dan  merupakan berkah dan suatu hal yang sangat diharapkan oleh 2700 Kepala Keluarga  Masyarakat 5 Daskam Suku Kamoro, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.  Apabila seluruh besi scraps manivest 2004 sampai 2009 berjumlah ratusan ribu ton itu sudah di eksekusi, maka ini merupakan anugrah besar bagi ribuan jiwa Masyarakat 5 Daskam Kamoro, Timika, Mimika , Papua, yang secara ekonomis dan sosial sebenarnya sangat memprihatinkan sekali.

Saat ini masyarakat 5 Daskam belum menikmati hasil dari hibah besi, namun disibukkan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ole Lenis Kogoya yang berasal dari Suku Dani di daerah pegunungan, bukan daerah yang terkena dampak dari limbah penanambangan PT Freeport Indonesia.

"Tim kuasa hukum sebagai pemegang amanah bertekad memperjuangkan hak ribuan jiwa Masyarakat 5 Daskam Suku Kamoro," tegasnya.

Editor : Hilman Hilmansyah

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut