Warga Bojong Koneng Ungkap Warga Yang Ditemui Komisi III Warga Pendatang, Bukan Warga Asli

BOGOR - Buntut panjang dari kunjungan rombongan Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng pada Kamis (17/3/2022) lalu, terkait sengketa lahan warga dań Sentul City, warga asli Desa Bojong Koneng gelar demo di depan gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jum’at (18/3/2022). 

Warga Desa Bojong Koneng, Miftahuddin mengungkapkan aksi ini adalah suatu bentuk penyampaian aspirasi kami selaku warga asli dari Desa Bojong Koneng. 

Baca Juga

PT Sentul City Tbk Serahkan Spring Valley Lebih Cepat, Bonus BPPL Gratis hingga 2024

“Kemaren ada kedatangan Komisi III yang menemui petani berdasi, meraka bukan asli warga Bojong Koneng, mereka meresahkan kami” kata perwakilan warga asli Desa Bojong Koneng di Gedung DPRD Kabupaten Bogor. 

Miftahuddin mengungkapkan seluruh warga yang turun langsung dalam aksi demo pada Jum’at kemarin merasa kecewa setelah DPR RI Komisi III datang berkunjung ke Desa Bojong Koneng dan menemui petani berdasi yang Miftahuddin maksud. 

“Mereka itu bukan pribumi asli Bojong Koneng, sementara hubungan kami warga asli dengan pihak Sentul City sebenarnya tidak ada masalah, dikarena kan selama ini pribumi atau warga asli tidak ada satupun yang disentuh, ” tutupnya.

Baca Juga

Puluhan Pemilik Condotel Alana Desak PT Sentul City Patuhi Perjanjian

Sementara itu Perwakilan warga Desa Bojong Koneng yang melakukan demo diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

"Aspirasi dari masyarakat ini tentunya kita akan tindak lanjuti. Kita akan bersurat kepada pemerintah pusat, kepada DPR RI atas hasil audiensi hari ini," kata Rudy usai audiensi dengan warga di DPRD Kabupaten Bogor, Jumat 18 Maret 2022.

Atas audiensi itu, Rudi menyampaikan ada beberapa tuntutan warga yang disampaikan. 

Baca Juga

Manajemen Persikabo 1973 Buka Official Store di Sentul City

“Pertama, warga merasa tidak dilibatkan dalam audiensi dalam kunjungan Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng pada Kamis 17 Maret 2022 lalu. Kedua, warga Desa Bojong Koneng mendukung Pemdes tetap melanjutkan sertifikasi dan validasi hak atas tanah," lanjut Rudy. 

Tuntutan ketiga warga, lanjutnya, meminta kepada DPRD dan Pemkab Bogor untuk memproses sertifikat tanah warga. 

"Terakhir, warga Desa Bojong Koneng asli menolak keberadaan petani berdasi yang ada di Desa Bojong Koneng dan meminta kepada DPRD dan Pemkab Bogor mengusirnya," pungkasnya.

Editor : Hilman Hilmansyah