Elit Berpesta Pora? Guntur Romli Desak Evaluasi Rangkap Jabatan Wamen Komisaris BUMN
Sabtu, 12 Juli 2025 | 09:20 WIB
-
Achmad Al Fiqri
Kontroversi dan Larangan Rangkap Jabatan
Baca Juga
Putusan Tirani MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Masinton Usul DPR Gunakan Hak Angket
Fenomena rangkap jabatan wamen sebagai komisaris BUMN ini memicu perdebatan publik karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang rangkap jabatan, meskipun secara eksplisit larangan tersebut hanya ditujukan kepada menteri. Namun, Guntur Romli menggarisbawahi bahwa prinsip profesionalisme dan aturan manajemen tetap perlu dipegang teguh.
Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
News
2 bulan lalu
Sayembara Umrah Sekeluarga dari Menteri PU, Bisa Buktikan Isu Keponakan Jadi Komisaris PT PP
News
7 bulan lalu
Kasus Dugaan Pemerasan Berkedok Wartawan Disebut Menyasar Sejumlah BUMN dan Perusahaan Swasta
News
9 bulan lalu
Keputusan Krusial RUPS LB 2025: bank bjb Susun Ulang Dewan Komisaris dan Direksi
News
11 bulan lalu
Legalitas Masih Bermasalah, Agrinas Diduga Langgar Aturan Pengelolaan Lahan Sitaan Negara
News
1 tahun lalu
SP Pegadaian Kirim Catatan Evaluasi dan Kajian Perbaikan Kinerja PT Pegadaian ke Danantara
Bogor Raya
2 tahun lalu
Dokter Rayendra Resmi Ditetapkan Sebagai Calon Walikota Bogor oleh DPP PPP
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
5 menit lalu
Dari Kuliner hingga Efek Digital, Perjalanan Kreatif Tito Hartono
News
14 menit lalu
Kemenko PM dan RRI Dorong UMKM Bogor Perluas Akses Pasar
News
6 jam lalu
KH TB Hakim Agus Fauzan Al-Falak Wafat, Penerus Mama Falak Pagentongan Meninggal Dunia
News
6 jam lalu
Pendiri TSI Raih Golden Medal INOVETION Award 2026, Dedikasi Puluhan Tahun untuk Konservasi Satwa
News
7 jam lalu
Pelajar Bogor Diajak Rancang Helm Berbasis AI, Dorong Kesadaran Keselamatan Berkendara
News
8 jam lalu