Desak DPR RI Gelar RDPU, Aktivis Soroti Iklim Investasi dan Dugaan Pelanggaran Tambang di Kolaka

Koalisi meminta DPR RI, khususnya Komisi XII, segera memfasilitasi RDPU dengan menghadirkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan terkait guna mengurai persoalan yang dinilai telah berlangsung lama.

Mereka menekankan, DPR RI sebagai representasi rakyat harus mengambil langkah konkret demi melindungi pekerja dan menciptakan iklim investasi yang sehat, sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam aksi terpisah di Kantor Kementerian Keuangan RI, perwakilan massa, Syahril, SH, meminta Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit terhadap PT Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK).

Aktivis Koalisi Pemerhati Hukum dan Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara mendesak Ombudsman RI melakukan investigasi PT Tambang Rejeki Kolaka atas praktek pajak dan tambang ilegal.Aktivis KOLAKA desak sejumlah instansi pemerintah untuk memeriksa aktivitas ilegal pajak dan tamba g di Kolaka Sukawesi. (Foto : Istimewa)

Massa menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak penghasilan. Dugaan itu diperkuat dengan temuan di lapangan berupa armada kendaraan operasional tanpa pelat nomor.

Editor: Furqon Munawar