Desak DPR RI Gelar RDPU, Aktivis Soroti Iklim Investasi dan Dugaan Pelanggaran Tambang di Kolaka

“Atas nama masyarakat Indonesia, kami meminta komitmen Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak untuk segera melakukan pengecekan, penindakan, serta audit terhadap PT TRK,” tegas Syahril.

Selain mendatangi DPR RI dan Kementerian Keuangan, massa juga menyambangi Satgas PKH untuk meminta pengecekan legalitas aktivitas PT TRK yang diduga beroperasi di atas IUP dan IPPKH milik perusahaan lain. Perwakilan Satgas PKH menyatakan telah menerima dokumen dan akan melakukan kajian lebih lanjut.

Tak hanya itu, massa turut melapor ke Ombudsman Republik Indonesia guna meminta investigasi terhadap aparat penegak hukum di Kolaka atas dugaan pembiaran praktik premanisme di wilayah pertambangan.

Koalisi berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah evaluasi dan sanksi tegas agar polemik pertambangan di Sulawesi Tenggara tidak terus berlarut dan iklim investasi kembali kondusif.

Editor : Furqon Munawar