Benarkah Isu Pecah Kongsi Terjadi di Pemkot Bogor? Ini Fakta di Balik Survei 1 Tahun Dedie–Jenal

Ia menjelaskan, munculnya isu “pecah kongsi” lebih banyak berkembang di ruang publik sebagai tafsir atas dinamika politik, bukan berdasarkan temuan survei.

Baca Juga

Wali Kota Bogor Tinjau Progres Pembangunan Jalan R3 Segmen Katulampa Pastikan Rampung Tahun 2026

“Kita harus membedakan antara data survei dan opini publik. Data kami berbicara tentang tingkat kepuasan sektoral dan kinerja pemerintahan, bukan konflik internal,” katanya.

Menurut Yusfitriadi, periode 1 tahun pertama merupakan fase konsolidasi dan penataan arah kebijakan. Karena itu, fluktuasi persepsi publik adalah hal yang wajar.

“Angka 45,75 persen kepuasan menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Ini bukan vonis, melainkan alarm dini agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

Alun Alun Kota Bogor jadi Panggung lnklusi Anak pada Puncak HAN 2026

Ia juga menambahkan bahwa ekspektasi publik terhadap kepemimpinan baru biasanya sangat tinggi, sehingga persepsi kritis sering muncul ketika dampak kebijakan belum dirasakan secara langsung.

“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, mempercepat implementasi program prioritas, dan memastikan janji kampanye benar-benar terlihat dalam kebijakan konkret,” tegasnya.

Editor: Ifan Jafar Siddik