Perang AS–Israel vs Iran Picu Lonjakan Harga Minyak, Ekonom Ingatkan Risiko Tekanan Berat pada APBN

BOGOR, iNewsBogor.id – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu dampak ekonomi global yang luas, termasuk bagi Indonesia. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi terganggunya jalur distribusi energi dunia di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global.

Jika jalur tersebut terganggu atau bahkan ditutup akibat konflik, tensi geopolitik diperkirakan akan meningkat tajam dan berdampak langsung pada lonjakan harga minyak dunia.

Baca Juga

JK Terima Dubes Arab Saudi, Indonesia Tegaskan Dukungan Stabilitas Kawasan Timur Tengah

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hakam Naja, menilai Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan karena harga minyak global saat ini sudah menyentuh sekitar 92 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2020.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menekan fiskal nasional karena asumsi harga minyak dalam APBN Indonesia 2026dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

“Setiap kenaikan satu dolar AS per barel dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel, defisit terhadap PDB bisa mendekati 4 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).

Baca Juga

Gencatan Senjata Hamas dan Israel, Awal Perdamaian atau Sekadar Jeda Perang?

Angka tersebut berpotensi melampaui batas defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Empat Langkah Antisipasi

Dalam analisisnya, Hakam mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah jika konflik berkepanjangan dan harga minyak terus meningkat.

Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Belanja pemerintah perlu difokuskan pada sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, serta infrastruktur dasar.

Langkah kedua adalah mempercepat konversi energi dari bahan bakar minyak ke energi baru dan terbarukan. Pengembangan energi seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), dan tenaga angin (PLTB) dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga perlu diperluas melalui pemberian insentif fiskal dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Langkah ketiga adalah mendorong stimulus ekonomi melalui deregulasi dan debirokratisasi guna menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Penyederhanaan aturan dinilai penting agar dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap mampu berkembang.

“Dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit. Penguatan ekonomi domestik harus menjadi prioritas,” kata Hakam.

Sorotan Perjanjian Dagang RI–AS

Selain itu, Hakam juga menyoroti potensi dampak fiskal dari rencana perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kesepakatan tersebut karena dapat menambah tekanan terhadap fiskal nasional di tengah lonjakan harga energi global.

Menurutnya, pemerintah Indonesia dapat mengajukan pembatalan atau renegosiasi kesepakatan tersebut melalui jalur resmi kepada pemerintah Amerika Serikat, atau melalui mekanisme parlemen jika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak ratifikasi perjanjian tersebut.

Penolakan ratifikasi oleh DPR dapat membuat kesepakatan tersebut tidak berlaku secara hukum.

“Jika perjanjian baru akan dilakukan, prosesnya sebaiknya dimulai dari awal dengan tim negosiasi yang kuat dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara setara,” ujarnya.

Hakam menambahkan, tim negosiasi Indonesia harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan solusi saling menguntungkan agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam setiap kesepakatan perdagangan internasional.

Konflik geopolitik di Timur Tengah sendiri masih terus berkembang dan menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi stabilitas energi global serta kondisi ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia.

Editor : Ifan Jafar Siddik