Pasar Respons Positif, Guru Besar Unas Nilai Pergantian Menkeu Langkah Tepat

Tantangan Menkeu Baru

Lebih lanjut, Prof Edi menyebut tantangan besar Menteri Keuangan yang baru adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus mencari sumber pembiayaan pembangunan yang lebih beragam.

“Beban berat sekarang yang harus dijalankan oleh menteri yang baru adalah beban fiskal,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain agar pembiayaan negara tidak terlalu bergantung pada penerimaan fiskal. Sementara dari sisi penerimaan, optimalisasi pajak harus dilakukan secara selektif dan proporsional.

“Pajak-pajak mana yang bisa digenjot harus dipilah-pilah. Rakyat yang sudah terbebani jangan dibebani lagi dengan pajak,” tegasnya.

Selain penerimaan pajak, pengelolaan utang juga menjadi perhatian. Menurut Prof. Edi, utang negara tetap dapat digunakan sepanjang diarahkan untuk kegiatan produktif dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

“Boleh utang, tetapi persentasenya makin kecil untuk menambal kekurangan APBN. Sumber pendanaan dari utang itu harus produktif, sehingga betul-betul menjadi investasi masa depan, bukan menjadi beban generasi,” katanya.

Prof. Edi berharap Menteri Keuangan yang baru dapat menjalankan tugas dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan rasio utang secara bertahap. Dia juga meminta kebijakan perpajakan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Harapan kami kepada Menteri Keuangan yang baru, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi persentase utang,” ujarnya.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga alokasi anggaran yang telah diamanatkan konstitusi, termasuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Alokasi-alokasi anggaran yang sudah diamanahkan oleh undang-undang jangan dilanggar. Misalnya untuk pendidikan 20 persen. Itu sudah dipikirkan masak-masak oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pendidikan,” kata Prof Edi.

“Pendidikan kalau kurang dari 20 persen sudah tidak bisa berbicara tentang kualitas pendidikan. Itu yang juga harus dijalankan oleh Menteri Keuangan yang baru,” pungkasnya.

Editor: Suriya Mohamad Said