Tim Kuasa DPR berharap MK membuat keputusan yang menjawab keingingan masyarakat Indonesia, yaitu mempertahankan sistem pemilu tetap proporsional terbuka.
“Kami berharap MK akan memutus dua hal, pertama ini memang open legal policy DPR ya kan. Yang dimohonkan ini kan bukan sengketa hak, bukan pula pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan apalagi MK. Ini adalah soal sistem mana yang paling pas bagi sebagian besar rakyat,” tuturnya.
“Sehingga menurut kami alangkah bijaknya kalau MK tetap mempertahankan proporsional terbuka,” pungkas Habiburokhman.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait