JAKARTA, iNewsBogor.id – Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko angkat bicara ihwal kontroversi pegiat media sosial Rocky Gerung.
Diketahui, Rocky Gerung viral di Twitter usai diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan kata-kata yang tak pantas.
Merespons hal itu, Budiman menegaskan, kata-kata tak pantas yang dilontarkan Rocky Gerung pada Jokowi justru mendegradasi kualitasnya sendiri.
Ia melihat sosok yang dikenal sebagai akademisi, filsuf dan pengamat politik itu kini tak punya kelas.
Demikian disampaikan Budiman Sudjatmiko melalui postingan di akun Twitter pribadinya, @budimandjatmiko, dikutip Selasa (1/8/2023).
“Dulu dia selalu bicara logika dan IQ, tak jadi apa-apa idenya. Terus mulai memaki ‘dungu’ pada lawan-lawan debatnya, orang-orang mulai melihat dia turun kelasnya,” ucap Budiman.
“Kini dia memakin Presiden @jokowi (yang dapat tingkat kepuasan 90 persen rakyatnya), saya tahu kini dia (Rocky Gerung) tak punya kelas,” sambungnya.
PDI Perjuangan mengutuk keras aksi Rocky Gerung yang dengan sengaja mengucapkan kata-kata tak pantas pada Presiden Jokowi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, kata-kata tak pantas Rocky mencerminkan telah hilangnya akhlak dan nalar dari akademisi itu.
“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai ba*ingan yang tol*l adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat. Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti,” tegas Hasto.
Selain itu, Hasto juga menyoroti pernyataan Rocky yang dinilai cenderung provokatif.
PDIP melihat Rocky yang saat itu berbicara dalam acara bertajuk “Aliansi Aksi Sejuta Buruh” sedang berusaha menghasut para massa buruh untuk tak mempercayai pemerintahan. Tujuan Rocky, lanjut Hasto, yakni memecah belah masyarakat.
“Ini mengingatkan kami akan politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh penjajah,” tutur Hasto.
Selain itu, Hasto memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selalu mengedankan dialog dalam mengambil berbagai keputusan.
“Kesemuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia,” tutur Hasto.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
