Menurut politisi Partai Golkar ini, masyarakat Pulau Rempang merupakan bagian dari warga negara hingga pemerintah berkewajiban memenuhi hak mereka untuk keberlanjutan hidup, serta memperlancar pembangunan Rempang Eco City.
“Mereka adalah warga kita, berhak mendapatkan penghidupan yang layak, dan yang menjadi hak mereka harus di berikan dan mereka menerima dengan ikhlas,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII lainnya Sartono Hutomo mengatakan, pembangunan Rempang Eco City sangat baik, namun perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Semua perencanaan pasti baik niatnya, tapi sekedar niat baik saja tidak cukup. Perlu ada persiapan yang matang, perilaku pembangunan yang baik tidak “abuse of power” yang pada akhirnya rakyat negara ini yang jadi korban,” kata Sartono.
Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan, salah satu keuntungan investasi yang masuk ke Indonesia adalah membuka lapangan kerja baru, dan pemerintah harus mengutamakan warga lokal mendapatkan pekerjaan.
“Bila suatu saat investasi berjalan lancar jadikan rakyat penerima keuntungan yang pertama, bukan hanya segelintir pemegang kepentingan saja yang mendapat hasil memuaskan dari mengatasnamakan semua untuk rakyat,” jelasnya.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
