JAKARTA, iNewsBogor.id - Trust Indonesia menganggap upaya pengajuan hak angket hanya menjadi agenda untuk meningkatkan posisi tawar (Bargaining) sejumlah partai politik.
Trust Indonesia bahkan menyebut upaya hak angket tersebut sebagai alat tawar untuk meningkatkan jumlah kursi Menteri di dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Hanya gertak sambal. Soalnya kalau serius, seharusnya mereka (Koalisi Parpol 01 dan 03) sudah menyelesaikan tahapan pengajuan angket. Misalnya dengan meminta 25 anggota DPR dari beberapa fraksi untuk mengusulkan hak angket. Tapi ini kan tidak juga dilakukan,” kata Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024) siang.
Fadhli pun menegaskan kondisi dukungan hak angket di sejumlah partai. Dirinya menganalisa sejumlah partai penyokong hak angket tersebut, terpecah dalam menyikapi upaya pengajuan hak angket.
Misalnya di PDIP, menurut informasi yang dimiliki Fadhli, upaya pengajuan hak angket hanya dikehendaki oleh faksi Prananda yang dikenal sebagai pendukung capres Ganjar Pranowo. Sebaliknya, faksi Puan justru masih cenderung ingin membangun komunikasi dan rekonsiliasi dengan Joko Widodo.
Pun yang terjadi di internal PPP. Menurutnya, faksi dominan yang menguasai Partai berlambang Kabah tersebut masih merupakan pendukung Joko Widodo.
Misalnya Ketua Umum Muhammad Mardiono yang menjabat sebagai Anggota Wantimpres dan Sandiaga Uno yang masih menjadi Menparekraf di kabinet Presiden Joko Widodo. Keduanya, bagi Fadhli, akan cenderung mendukung kekuasaan Presiden Joko Widodo sampai akhir periode ketimbang menginterupsinya di tengah jalan.
“Relasi kuasa di internal partai tersebut harus menjadi faktor penentu solid atau tidaknya upaya pengajuan hak angket. Setidaknya bagi PDIP dan PPP, soliditas pengajuan hak angket terganjal pertarungan kuasa masing masing faksi,” jelas dia.
Fadhli menjelaskan posisi Joko Widodo yang kini dianggap sebagai bagian dari kemenangan Prabowo-Gibran, semakin mengukuhkan dirinya sebagai sentrum kekuatan politik saat ini. Karena itu, bagi mayoritas aktor politik, jauh lebih menguntungkan berkoalisi dengan Jokowi ketimbang membangun jarak dan perselisihan dengan mantan Walikota Solo tersebut
.“Jadi sangat rasional sekali bila mereka (partai politik) ini memang berusaha menjadikan upaya pengajuan hak angket ini sebagai alat tawar belaka,” tutur dia.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
