JAKARTA, iNewsBogor.id - Muhammadiyah mengusulkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak menggelar sidang isbat, baik untuk penetapan 1 Ramadan maupun 1 Syawal, atau Idulfitri.
Alasan Muhammadiyah adalah bahwa posisi hilal tidak akan terlihat saat sidang isbat yang dijadwalkan oleh Kemenag pada 10 Maret. Sehingga, Muhammadiyah menyatakan bahwa awal Ramadan berdasarkan metode Kementerian Agama, akan dimulai pada 12 Maret 2024.
"Saat posisi hilal masih di bawah satu derajat, jelas hilal tidak akan terlihat kalau menggunakan kriteria MABIMS," ujar Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti kepada wartawan pada Kamis (7/3/2024).
Seperti yang diketahui, Indonesia mengikuti aturan yang disepakati oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Dalam ketentuan terbaru tersebut, Ramadan dianggap memenuhi syarat jika posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan pembaruan dari kriteria sebelumnya, yakni 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat.
Muhammadiyah juga menyatakan bahwa mereka belum menerima undangan terkait sidang isbat yang akan digelar Kemenag pada 10 Maret.
Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 2024 dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1445 H yang dikeluarkan pada Januari 2024.
Berdasarkan maklumat tersebut, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 H jatuh pada Senin, 11 Maret 2024.
Sementara itu, Kemenag akan menggelar sidang isbat pada Minggu (10/3/2024) untuk menetapkan 1 Ramadan di Auditorium H M Rasjidi Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Dirjen Bimas Islam Kamaradudin Amin menyatakan bahwa sidang isbat tahun ini akan dilaksanakan secara hybrid: dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring), dengan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BMKG, perwakilan dari DPR, perwakilan ormas Islam, dan kedutaan besar negara tetangga.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
