JAKARTA, iNewsBogor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai program makan siang gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tertunda.
Menurut dia, pembahasan akan berlanjut hingga pengumuman pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia menekankan keputusan terkait program tersebut akan diputuskan setelah terpilihnya pemerintahan baru pada Pemilu 2024.
"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujar Airlangga di kantornya pada Jumat (8/3/2024).
Airlangga juga menambahkan bahwa simulasi mengenai program makan siang gratis yang telah dilakukan hanya sebatas pengujian awal, yang akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan.
"Pertama, tadi simulasi kan baru satu, namanya simulasi. Masih banyak simulasi lain, jadi simulasi lain tentu, kemarin kan simulasi di daerah perkotaan berikut simulasi di pedesaan, berikut simulasi di pesisir," ungkapnya.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut akan digarap lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia mengungkapkan bahwa penyusunan kebijakan tersebut direncanakan akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan.
"Karena APBN kan akan lebih detail lagi 1 bulan ke depan. Jadi masalah Kementerian dan yang lain itu bagian dari amplop APBN," tuturnya.
Anggaran dan rincian pelaksanaan makan siang gratis saat ini masih dalam tahap penentuan. Sebelumnya, Airlangga mengemukakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menjadi salah satu opsi pendanaan untuk program yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto.
"Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat," ujar Airlangga saat mengunjungi simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Tangerang.
Airlangga juga menepis anggapan bahwa simulasi makan siang gratis yang dihadirinya merupakan bagian dari program calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan bahwa simulasi tersebut bertujuan untuk memahami mekanisme dan pembiayaan, serta akan menjadi bahan pembelajaran untuk pembuatan kebijakan publik.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
