Kritik juga dilontarkan kepada Pj Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang, yang dianggap kurang peduli terhadap kasus Susanti, meskipun daerah mereka mendapat manfaat dari remitansi yang dikirimkan PMI.
“Mirisnya, Pj Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang, yang seharusnya ikut bertanggung jawab melindungi PMI asal daerah mereka, tampak acuh tak acuh dalam mencari solusi. Sedangkan, daerah mereka terus menikmati remitansi dari PMI,” ujar Aznil dengan nada prihatin.
Migrant Watch mendesak pemerintah untuk hadir dan memberikan dukungan nyata bagi PMI yang menghadapi situasi kritis ini. "Ini menyangkut harga diri bangsa. Negara harus hadir. Jangan hanya memamerkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang megah dengan anggaran Rp 42,5 triliun, sementara menyelamatkan nyawa warganya yang terancam hukuman mati justru diabaikan. Jika Susanti sampai dieksekusi mati, negara telah gagal dalam melindungi warga negaranya dan ini bisa menjadi aib bagi bangsa serta noda hitam dalam sejarah kita," serunya.
Aznil juga menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada kasus PMI karena mereka adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Pada tahun 2023, tercatat PMI menyumbangkan devisa sebesar Rp 227 triliun.
“Apakah kita tidak tergerak memberikan atensi khusus pada kasus pahlawan devisa ini?” paparnya.Ia menyerukan kepada Presiden Jokowi, Pj Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Karawang untuk segera menyelamatkan Susanti dari hukuman mati."Kami sangat berharap Susanti dapat dibebaskan dari hukuman mati. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi warganya sebagaimana diamanatkan konstitusi," pungkas Aznil.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
