“Soal praktik putusan tersebut, hemat saya, tentu akan disesuaikan dengan kondisi politik yang akan terjadi nanti. Sebab bisa saja, meskipun presidensial Threshold dihilangkan, akan tetapi (gara gara manuver dan perilaku politik elite) blok koalisi besar Capres tetap akan tercipta. Prinsipnya, para politisi ini akan bersekutu untuk menciptakan kompetisi politik yang tidak rumit alias mudah untuk dimenangkan,” ujar Azhari.
Azhari pun menyarankan pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) dan penyelenggara (KPU-Bawaslu) untuk tetap menyusun formulasi pilpres yang tidak menimbulkan kerumitan dan keruwetan. Misalnya dengan menyediakan mekanisme penyaringan awal kandidat Capres dengan membuktikan pengumpulan dukungan masyarakat.
Atau bisa juga dengan memulai penggunaan teknologi canggih dalam logistik pemilu dan penghitungan suara untuk meminimalisir biaya yang tinggi akibatnya banyaknya figur kandidat Capres-Cawapres yang mencalonkan diri.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
