Tahap pertama monitoring dilakukan kepada masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, anak muda dan organisasi yang ada di Kelurahan Babakan Pasar. Hasilnya adalah masyarakat meminta kepada kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih meningkatkan program dan anggaran penguatan kapasitas bagi semua unsur masyarakat khususnya perempuan, anak muda, disabilitas. Juga melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terkecuali dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi di semua kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diadakan dari mulai tingkat RT sampai tingkat kota.
Tahap kedua monitoring dilakukan kepada pihak kelurahan yaitu lurah dan jajarannya, hasilnya adalah adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas dari penguatan kapasitas bagi SDM Kelurahan, juga masyarakat, kualitas fasilitas publik dan dibentukaNnya tim terpadu yang menangani masalah kekerasan perempuan, anak dan intoleransi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil.
Tahap ketiga adalah pertemuan para pihak yang menghadirkan masyarakat, kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti DP3A, Kesbangpol, Diskominfo dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Dalam tahap ini disampaikan rekomendasi hasil monitoring tingkat masyarakat dan disambut baik oleh OPD.
Bapak Alma Wiranata, S.H, M.Si (Han), Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor menyampaikan, Pemerintah Kota Bogor terus membangun sinergi dengan seluruh warga kota agar program yang telah direncanakan dalam musrembang termasuk aspek perlindungan bagi golongan yang rentan, perempuan dan anak serta penyetaraan gender. Mendekati festival HAM 2022, kegiatan implementasi HAM di wilayah dapat ditampilkan oleh masyarakat secara optimal, selain memperkenalkan potensi fisik juga potensi sosial kemasyarakatan.
Ibu Ifti Martini ,S.H fungsional Pemberdayaan Masyarakat DP3A menyampaikan, akan memberikan program edukasi dan perlindungan hukum bagi keluarga, perempuan dan anak, tetapi untuk dukungan ruang public menuju Kota Layak Anak (KLA) jika ada rekomendasi lahan yang kosong dari kelurahan yang dialihfungsikan untuk fasilitas umum dan untuk pembangunannya, bisa menggandeng Dinas PUPR.
Ibu Windhy Octaviani - Pranata Humas Diskominfo Kota Bogor mengatakan, saat ini Diskominfo baru memberikan pelatihan IT untuk bagian administrasi kelurahan dan akan menyampaikan usulan kepada pimpinan terkait penguatan kapasitas bagi anak muda dalam pengembagan media campaign Kelurahan Kerukunan dan Inklusi dan persiapan festival HAM.
Editor : Hilman Hilmansyah
Artikel Terkait
