Koalisi Keadilan: Presiden Harus Berani Copot Kapolri Listyo Sigit Terkait Kerusuhan 28-30 Agustus

Pesan Redaksi iNews

Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat.  Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah. 

Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai..

JAKARTA, iNewsBogor.id - Koalisi Keadilan menilai Kapolri Jenderl (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi sepanjang tiga hari terakhir. Koordinator Koalisi Keadilan, Fuad Adnan beralasan Kapolri Listyo Sigit seharusnya berupaya untuk sigap menjaga situasi keamanan saat sejumlah aksi demonstrasi pecah menjadi kerusuhan.

“Kami (Koalisi Keadilan) melihat ada fungsi Kapolri (dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban) yang tidak berjalan selama dua-tiga hari terakhir. Padahal sebagai pucuk pimpinan tertinggi Kepolisian, Kapolri seharusnya mampu memastikan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat,” ujar Fuad dalam keterangan kepada awak media, Sabtu (30/8) malam.

Karena itu, bagi Fuad, Presiden Prabowo harus berani mengevaluasi tugas dan fungsi Kapolri Listyo Sigit selama berlangsungnya protes dan kerusuhan selama tiga hari terakhir (28-30 Agustus 2025). Pasalnya, menurut aktivis 1998 ini, sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi, mencopot dan mengganti Jenderal Listyo Sigit.

“Jadi ini memang soal keberanian Presiden Prabowo. Saya kira Presiden harus berani copot dan ganti Kapolri Listyo Sigit. Itu hak prerogatif yang dimiliki Presiden, dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Apalagi dukungan publik untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit juga terus mengalir,” ucap dia.

Editor : Furqon Munawar