Isu ini muncul di tengah sorotan publik terkait tunjangan DPR, mulai dari tunjangan beras hingga tunjangan perumahan dan perjalanan dinas. Sebagian pihak menilai fasilitas tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
“Warga biasa masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sementara legislator menikmati fasilitas berlapis. Inilah yang membuat kritik semakin keras,” lanjut Salsa.
Desakan agar DPR melakukan evaluasi transparan terhadap komponen gaji dan tunjangan kini semakin menguat. Beberapa pakar ekonomi menilai perlu ada pembatasan atau standar rasio yang lebih masuk akal agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tidak terus menurun.
Pihak DPR RI sendiri menyatakan akan meninjau ulang beberapa kebijakan tunjangan sesuai aspirasi masyarakat. Sejumlah pimpinan fraksi bahkan membuka ruang dialog dengan pakar dan perwakilan masyarakat, termasuk komunitas diaspora, untuk mencari solusi berimbang.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
