Asep juga mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat yang terdesak bisa berdampak pada meningkatnya tindak kriminalitas maupun gesekan sosial.
“Yang kita khawatirkan, jika masyarakat semakin terdesak kebutuhan, bisa timbul konflik. Jangan sampai ada pihak yang diadu domba karena kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara aktivitas tambang di wilayah Bogor bagian barat bukanlah bentuk penolakan terhadap usaha pertambangan.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan ribuan nyawa dari ancaman kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang di Parung Panjang, Rumpin, dan sekitarnya.
“Ini bukan anti-tambang, tetapi demi pembangunan yang berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat luas,” kata Dedi.
ATTB berharap pemerintah segera mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat. Pembangunan jalur khusus tambang atau regulasi yang lebih jelas dinilai dapat menjadi jalan tengah agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan publik.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
