Namun demikian, penguatan peta jalan industrialisasi pertahanan dan dukungan pembiayaan jangka panjang dinilai menjadi faktor kunci. Akses pembiayaan industri pertahanan dari sektor perbankan nasional masih terbatas karena tingginya persepsi risiko serta panjangnya siklus produksi.
Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada titik penentu arah kebijakan. APBN dapat menjadi instrumen penguatan industri pertahanan nasional, atau tetap berperan sebagai saluran belanja impor. Pilihan kebijakan tersebut akan memengaruhi tingkat kemandirian pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
