Beberapa pihak menilai video tersebut tidak tepat disampaikan, terutama karena penyebarnya merupakan alumni penerima beasiswa negara yang pendidikannya didanai oleh dana publik. Kritik tersebut muncul dari warganet di berbagai platform sosial dan memicu diskusi mengenai etik kebangsaan dan kewajiban moral penerima beasiswa.
Sejumlah ahli pun ikut beri komentar. Misalnya, pakar pendidikan dan perlindungan anak menyoroti bahwa keputusan kewarganegaraan anak adalah hak anak sebagai subjek hukum, dan harus dipertimbangkan secara matang serta tidak semata refleksi pilihan orang tua semata.
Menanggapi kontroversi yang berkembang, DS kemudian menghapus beberapa unggahan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik melalui akun media sosialnya. Ia menyatakan kalimat yang sempat dilontarkan tidak tepat dan telah menyinggung banyak pihak.
Ia juga mengungkapkan bahwa pernyataannya lahir dari rasa kekecewaan pribadi, namun tetap mengakui bahwa penyampaiannya kurang bijak.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
