Dedie menegaskan, kebijakan moratorium telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat agar tidak lagi menerbitkan izin trayek baru.
“Jangan ditambah lagi izin-izin baru. Itu yang harus dikendalikan,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa pengendalian jumlah armada, upaya penataan transportasi di Kota Bogor akan sulit berjalan optimal. Saat ini, Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan pembatasan usia teknis angkot maksimal 20 tahun melalui Perda Nomor 8 Tahun 2023. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum efektif jika angkot dari luar daerah tetap bebas masuk tanpa aturan serupa.
“Jangan sampai angkot di Kota Bogor sudah ditata, tapi dari luar masih bebas masuk. Ini jadi bertolak belakang,” jelas Dedie.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
