Melalui mekanisme tersebut, penerima manfaat nantinya dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan melalui koperasi yang telah ditunjuk pemerintah.
“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi petani lokal dan pelaku koperasi.
Deni berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar implementasi Program MBG semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
