Mereka menilai kompensasi sekitar Rp400 ribu per kepala keluarga (KK) belum sebanding dengan dampak lingkungan dan risiko yang dirasakan masyarakat.
Koordinator Forum Koalisi Aktivis Darurat Sampah (Forkads), Syahrul E Dasopang, mengatakan kerugian immaterial, risiko kesehatan, serta hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih perlu diperhitungkan dalam penyusunan kerja sama baru.
"Bagaimana masyarakat mau sehat dan produktif, jika udara sarat dengan polusi dan metana," ujar Syahrul.
Ia mendorong masyarakat Kota Bekasi memperjuangkan hak-haknya dalam pembahasan kerja sama baru antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.
Menurutnya, formula kompensasi tidak seharusnya hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat selama keberadaan TPST Bantar Gebang.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
