Ia menilai perlu ada perubahan mendasar dalam pola kerja sama sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak dari aktivitas pengelolaan sampah.
Minta Aspirasi Publik Sebelum PKS Ditandatangani
Hal senada disampaikan Rangga, Pemuda Muhammadiyah Rawalumbu. Ia meminta Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat sebelum menandatangani pembaruan PKS TPST Bantar Gebang.
"Harus ditinjau ulang formula dan rumusan kerja sama Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantar Gebang. Kami minta, sebelum kesepakatan itu ditandatangani, penyerapan aspirasi publik terlebih dahulu dilakukan," kata Rangga.
Sejumlah tokoh yang terlibat dalam pembahasan tersebut antara lain Syahrul E Dasopang dari Forkads, Fuad Adnan dari Koalisi Keadilan, Azwar Anas sebagai tokoh masyarakat Bantar Gebang, Ariyanto Hendrata dari Komunitas Gerakan Cinta Bekasi, Imron Nasution dari Lembaga Dakwah Asy-Syam, Reza Maulana dari Pemuda ICMI Kota Bekasi, Wayan dari Pemuda Bantar Gebang, serta Rangga dari Pemuda Muhammadiyah Rawalumbu.
Mereka kini tengah merumuskan formula kompensasi yang dinilai lebih proporsional dengan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
