"Menurut kami sejauh ini tidak setimpal dan tidak adil," kata Reza Maulana, Pemuda ICMI Kota Bekasi.
Selain persoalan kompensasi, mereka juga menyinggung proses hukum terkait dugaan perkara yang pernah menjerat mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Mereka meminta proses hukum terhadap pihak yang disebut pernah berstatus tersangka tersebut ditindaklanjuti.
Mereka juga menyampaikan dugaan dan pertanyaan terkait penanganan perkara kecelakaan atau longsor di TPST Bantar Gebang yang sebelumnya menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia. Pernyataan tersebut merupakan desakan dari para aktivis dan masih memerlukan konfirmasi serta pembuktian dari aparat penegak hukum.
Para aktivis berharap pembaruan PKS TPST Bantar Gebang tidak hanya membahas kepentingan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, tetapi juga memasukkan hak serta aspirasi masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan aktivitas pengelolaan sampah Jakarta.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
