Persatuan Indonesia mengharuskan pelayanan negara tidak diskriminatif. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menuntut pemerintah mendengar suara masyarakat. Sementara Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar manfaat pelayanan publik dapat dirasakan secara inklusif dan adil.
Dalam konteks itu, pelayanan publik sesungguhnya merupakan salah satu ruang paling konkret untuk menguji apakah Pancasila benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. UU tersebut juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan kepercayaan masyarakat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik.
Maka, yang perlu digaris bawahi bahwa pelayanan publik bukan kemurahan hati pemerintah kepada rakyat. Pelayanan publik adalah kewajiban negara dan hak masyarakat.
Saat Pelayanan Publik Menjadi Ujian Pancasila
Di sinilah persoalan besar bangsa. Masyarakat tidak mengenal negara hanya melalui konstitusi atau pidato pejabat. Masyarakat mengenal negara ketika mengurus KTP, memperoleh layanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, mengakses bantuan sosial, mengurus perizinan, mencari keadilan administratif, mengurus pertanahan, atau ketika menyampaikan pengaduan kepada pemerintah.
Di ruang-ruang pelayanan itulah wajah negara terlihat. Ketika pelayanan cepat, transparan, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian, masyarakat merasakan kehadiran negara. Sebaliknya, ketika masyarakat harus berhadapan dengan prosedur berbelit, informasi yang tidak jelas, pungutan yang tidak semestinya, diskriminasi, penundaan, atau pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, maka negara terasa jauh.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
