BOGOR, iNewsBogor.id — Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menyoroti proses hukum kasus dugaan penipuan yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar. Mereka mempertanyakan lamanya penanganan perkara tersebut hingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada Desember 2024.
Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, mengatakan, berdasarkan dokumen SPDP bernomor B/162/XII/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Beben tercatat dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
Perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang dibuat Lily pada 27 April 2018 dengan nomor LP/B/424/IV/2018/SPKT/RES BOGOR/POLDA JBR. Sementara peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Desember 2012.
Rizwan mempertanyakan rentang waktu penanganan perkara tersebut. Menurutnya, terdapat jeda sekitar enam tahun antara laporan polisi dan penerbitan SPDP, serta sekitar 12 tahun sejak peristiwa yang dilaporkan.
"Kami dari Petisi 26 mempertanyakan komitmen penegakan hukum di wilayah Bogor. Mengapa laporan polisi yang dibuat sejak April 2018, dan peristiwa dugaan pidananya terjadi pada Desember 2012, baru dinaikkan ke tahap penyidikan pada Desember 2024?" tanya Rizwan dalam keterangan tertulisnya.
Dia menilai lambatnya penanganan perkara tersebut perlu mendapat penjelasan dari aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
