Rizwan juga menegaskan, kedudukan Beben sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor dan mantan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum.
"Sebagai wakil rakyat, saudara Beben Suhendar seharusnya memberikan contoh moralitas dan kepatuhan hukum yang tinggi. Kami menuntut Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu," katanya.
Melalui pernyataan resminya, Petisi 26 menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta Polres Bogor menjelaskan kendala yang menyebabkan penanganan perkara tersebut berlangsung bertahun-tahun sejak laporan dibuat pada 2018.
Kedua, mengajak masyarakat Kabupaten Bogor mengawal proses penyidikan agar berjalan tanpa intervensi politik maupun kekuasaan.
Ketiga, meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor mencermati persoalan hukum yang melibatkan Beben guna menjaga integritas lembaga legislatif.
Rizwan mengatakan, Petisi 26 akan terus memantau perkembangan perkara tersebut hingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
"Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, apalagi terhadap elite politik lokal. Petisi 26 akan terus mengawal kasus ini hingga berkasnya dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan iNews.id belum mendapat konfirmasi dari pihak Polres Bogor maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. KBO Resrim Polres Bogor Iptu Dwi Wiyanto Sulistyo ketika dikonfirmasi belum menjawab.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar ketika dikonfirmasi iNews.id, Senin malam (10/11/2026) belum menjawab pesan WhatsApp yang dikirimkan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
