Kepala BP2MI Benny Rhamdani Klaim Angka Penempatan PMI Tahun 2022 Lampaui Target

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengklaim tahun 2022 adalah sebagai tahun penempatan dalam Laporan Publik Akhir Tahun 2022.

"Tahun 2022 yang telah dicanangkan sebagai tahun penempatan PMI telah berhasil dilampaui. Angka penempatan PMI telah melampaui target yang telah ditetapkan," ungkap Benny Rhamdani di kantor BP2MI, Jum'at, (30/12/2022).

Baca Juga

Dukung Pemberantasan TPPO, Sahabat Polisi dan BP2MI Gelar Sosialisasi di Karang Tengah Cianjur

Data menunjukan tahun 2022, tren penempatan pekerja migran Indonesia mencapai angka 198.754 PMI telah bekerja ke luar negeri, meningkat sebesar 173,7% dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencatat 72.624 PMI.

Menurut Benny, Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan sumbangsih nyata yang begitu besar setiap tahunnya terhadap pemasukan negara. Tercatat tahun 2019 mencapai angka 159,6 Triliun, tahun 2020 sebesar 130,2 Triliun, tahun 2021 mencapai 127,4 Triliun berdasarkan data Bank Indonesia.

Dilanjutkan Benny, bahwa menjadi pekerja migran Indonesia merupakan salah satu solusi mengatasi pengangguran pasca pandemi.

Baca Juga

Temui Kepala BP2MI, Sahabat Polisi Siap Bersinergi Perangi Pelaku TPPO

"Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 144,01 juta. Dari data tersebut, jumlah pengangguran tercatat mencapai angka 8,39 juta orang. Sementara jumlah penempatan PMI tahun 2022 sebanyak 271.378. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan PMI berhasil membantu mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia hingga sebanyak 3,2 %." jelas Benny.

Benny mengatakan bahwa ini merupakan data nyata dan konkrit bagaimana menjadi PMI merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia dan PMI memberikan pemasukan dan kontribusi yang luar biasa bagi negara.

"Oleh karenanya pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada para PMI. Hal ini ditunjukkan secara nyata melalui berbagai regulasi kebijakan yang progresif dan revolusioner serta berbagai fasilitas yang diberikan negara antara lain dengan diresmikannya fasilitas Lounge, Helpdesk, dan Fast Track PMI sebagai kado akhir tahun dari Presiden Jokowi kepada para PMI, di lima bandara di Indonesia yakni di Medan, Semarang, Surabaya, NTB dan Bali. Ditambah perayaan Migrant Day 2022 di Jakarta," tambahnya.

Baca Juga

Penuhi Perpers Soal Akuntabilitas Kinerja, BP2MI Tandatangani Perjanjian Kerja

Benny mengungkapkan bahwa, berbagai hal tersebut adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada PMI, sesuai amanat Presiden Jokowi kepada Benny ketika menjabat sebagai Kepala BP2MI.Perjuangan kesejahteraan PMI era Presiden Jokowi dilihat salah satunya dari naiknya Gaji PMI sektor domestik Taiwan, serta perjuangan menghilangkan komponen Agency Fee PMI Taiwan yang membebani PMI.

Pada setiap sosialisasi, tak henti-hentinya Benny menyuarakan bahwa Indonesia darurat penempatan ilegal. Sebanyak 526 pencegahan dilakukan BP2MI pusat dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada masyarakat yang hendak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sedangkan sebanyak 5.848 CPMI nonprosedural telah diselamatkan dari praktik TPPO.

"Selain itu, jumlah aduan yang masuk dari PMI Terkendala (PMI-T), dan ditangani BP2MI sebanyak 82.701,” sorotnya.

Baca Juga

Kemenaker Kembali Gagalkan Pengiriman Calon Pekerja Migran Ilegal Tujuan Dubai UAE

Benny menyadari bahwa, dengan tanggung jawab yang besar, BP2MI yang mempunyai wewenang terbatas, tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama antar lembaga harus dilakukan. Selama ini 100 pemerintah daerah, telah melakukan kerja sama dengan BP2MI.

“Selain kerjasama dengan 100 pemerintah daerah sebagai ujung tombak daerah asal CPMI, BP2MI juga melakukan kerjasama dengan 10 kementerian/lembaga pusat, 75 lembaga pendidikan, serta 15 lembaga lainnya,” ungkapnya.

Tentu dengan sepak terjang dan hasil kerja BP2MI selama ini, banyak apresiasi dan prestasi yang didapat BP2MI. Beberapa diantaranya adalah, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; predikat Baik dari KASN; Peringkat 2 dalam BKN Award; serta peringkat 1 predikat Terbaik 1 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards oleh Kemenkumham.

“Tidak hanya itu, kerja keras BP2MI di tahun 2022 juga turut mendapat predikat Sangat Baik, oleh Kemenpan RB, ANRI, serta penghargaan oleh KIP sebagai Lembaga yg Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik,” pungkas Benny.

Editor : Furqon Munawar