Kronologi Pemerintah Utang Rp800 M Ke Bos Jalan Tol Jusuf Hamka

JAKARTA, iNewsBogor.id – Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk, Jusuf Hamka mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki utang sebesar Rp800 miliar pada perusahaannya. Utang tersebut belum dibayar sejak krisis moneter 1998, atau yang berarti belum dilunasi pemerintah dalam 25 tahun.

Jusuf mengatakan, utang pemerintah tersebut berawal dari PT CMNP mendepositokan uang sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama) yang kala itu dimiliki Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto, putri sulung Presiden Soeharto.

Namun, pada saat krisis moneter 1997-1998, banyak perbankan di Indonesia bangkrut karena likuiditas tersendat. Bank Yama juga bangkrut dan tidak bisa memberikan ganti rugi atas deposito Rp78 miliar milik PT CMNP.

“Dulu saya punya deposito Rp78 miliar waktu 1998an, tapi enggak dibayarkan,” ucap Jusuf Hamka saat dihubungi iNewsBogor.id, Kamis (8/6/2023).

Saat krisis moneter 1998 pemerintah meluncurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu membayarkan ganti rugi para deposan.

Namun PT CMNP yang dipimpin Jusuf Hamka saat itu tidak mendapatkan ganti rugi. Pemerintah menganggap bahwa PT CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Tutut Soeharto.

“Saya bilang itu enggak benar, mana ada seperti itu (kami terafiliasi dengan Tutut Soeharto). Kami gugat di pengadilan pas 2012, terus waktu 2014 dan 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA) inkrah, menang, pemerintah harus bayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah,” ujar Jusuf Hamka.

Setelah Jusuf Hamka memenangkan gugatan tersebut, ia pun menyurati pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Utang beserta bunga pemerintah pada 2014-2015 harusnya sampai Rp400 miliar, tapi pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp179 miliar itu. Waktu itu Menkeu Bambang Brodjonegoro. Ya saya sih asal uang balik engga masalah,” tutur Jusuf Hamka.

Jusuf turut menunjukkan bukti perjanjian antara dirinya dan Kemenkeu pada 2016 yang ditulis dalam Amandemen Berita Acara (BA) Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, PT CMNP menyetujui diskon 67,5 persen dari total utang pemerintah jadi Rp179 miliar.

Amandemen Berita Acara (BA) Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum/Istimewa.

Namun janji itu urung dipenuhi oleh pemerintah hingga saat ini. Jusuf pun mengklaim bahwa utang pemerintah kini telah membengkak mencapai Rp800 miliar pada perusahaannya. Ia berharap agar pemerintah bersedia memberikan haknya.

“Saya itu selama ini berprasangka baik bahwa hak saya akan dikembalikan, itu kenapa saya selama ini diam tidak koar-koar. Saya itu menagih hak saya sesuai procedural, melalui mekanisme hukum, sudah diputuskan di pengadilan, tapi sampai sekarang belum diberikan hak saya oleh negara,” pungkas Jusuf.

Editor : Ifan Jafar Siddik