Golkar Nilai Putusan MK Tolak Sistem Proporsional Tertutup Sudah Tepat

JAKARTA, iNewsBogor.id – Partai Golkar menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup.

Diketahui, MK menolak seluruh gugatan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menerapkan proporsional terbuka

Baca Juga

Pengamat Sebut Golkar Jabar Butuh Tokoh Muda Untuk Bisa Menang di Pemilu 2029

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut keputusan MK sudah tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Ini sebuah keputusan yang tepat dan juga keputusan yang memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Selain itu, Arilangga juga berharap agar semua pihak menghormati keputusan MK tersebut.

Baca Juga

SOKSI Kenang Warisan Pendiri Letjen (Purn) Suhardiman: Tokoh Visioner Pembendung Komunisme

"Seperti kita ketahui, bahwa tahapan pemilu, baik itu pilpres dan pileg saat ini sudah berjalan dan tentunya jika terjadi perubahan maka akan mempengaruhi proses yang sudah berjalan tadi," kata dia.

Airlangga juga berpendapat, dengan keputusan ini para partai politik (parpol) dan para calon legislatif (caleg) dapat lebih berkonsentrasi mengolah visi dan misi, ketimbang harus menghabiskan energi untuk perubahan sistem pemilu.

"Lebih baik kita dan terutama Partai Golkar, untuk fokus membuat program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat dan para pemilih, agar pemilu ke depan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Airlangga.

Baca Juga

Boy Sangadji Terpilih Sebagai Ketua Soksi Maluku

Dalam hal ini, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.

MK lebih mendukung sistem proporsional terbuka lantaran lebih sesuai dengan iklim demokrasi Indonesia. Sementara sistem proporsional tertutup, menurut MK, tidak sesuai bagi demokrasi di Tanah Air.

“Proporsional tertutup dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratik,” tegas Suharyoto.

Editor : Ifan Jafar Siddik