get app
inews
Aa Text
Read Next : Viral! Politikus Golkar Jamaludin Malik Pakai Kostum Ultraman saat Dilantik jadi Anggota DPR

DPR Dorong Saham Nasional Jadi Kendali Utama Bisnis Nikel di Masa Depan

Jum'at, 30 Juni 2023 | 14:41 WIB
header img
Tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk. DPR mendorong agar Indonesia menjadikan kepemilikan saham nasional jadi pengendali bisnis nikel ke depan. (Foto: Dok. PT Vale Indonesia Tbk).

JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendorong pemerintah agar berupaya meningkatkan kepemilikan saham nasional di PT. Vale Indonesia (Tbk) hingga mencapai 51 persen sebagai persyaratan perpanjangan izin usaha penambangan PT Vale Indonesia.

Mulyanto berpendapat bahwa langkah ini sangat penting agar PT Vale Indonesia dapat mengarahkan usahanya sesuai dengan program hilirisasi mineral yang sedang digencarkan oleh pemerintah.

"Pemerintah sebaiknya menjadikan saham nasional di PT. Vale Indonesia, sebagai syarat bagi perpanjangan izin pertambangan nikel perusaan tersebut. Hal ini penting sebagai implementasi amanat dari Konstitusi dan UU No.3/2020 tentang Pertambangan Minerba," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6).

Mulyanto juga menambahkan bahwa Komisi VII DPR RI telah sepakat dengan Menteri ESDM untuk mendukung hak pengendalian operasional dan konsolidasi finansial PT Vale Indonesia oleh BUMN Mind-Id. 


Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: dpr.go.id).

Hal ini bertujuan agar arah bisnis Vale di masa depan sesuai dengan kepentingan nasional, baik dalam hal penerimaan negara maupun program hilirisasi nikel dan pengembangan mobil listrik.

"Apalagi akhir-akhir ini diketahui, bahwa Induk PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) di Amerika Serikat yakni Vale SA tengah menjalin hubungan mesra dengan Arabia’s Public Investment Fund (PIF) untuk mengakuisisi saham perseroan," kata Mulyanto.

"PIF muncul sebagai penawar utama untuk mengakuisisi saham di operasi nikel dan tembaga Vale SA bernilai miliaran dolar AS. Kita tentu perlu mengantisipasi soal ini," ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI tersebut," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Pada Selasa (13/6) lalu, Komisi VII DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM untuk membahas masalah Vale ini. Disepakati bahwa kepemilikan saham nasional sebesar 51% menjadi persyaratan untuk perpanjangan izin Vale. 

Selain itu, mereka juga mendukung pemberian hak pengendalian operasional dan konsolidasi finansial PT Vale Indonesia kepada BUMN Mind-Id.

Mind-ID berencana menambah kepemilikan saham di Vale sebesar lebih dari 11%. Saat ini, mereka sudah memiliki 20% saham Vale. 

Saham publik domestik mencapai 20%. Namun, setengah dari saham publik tersebut dimiliki oleh pihak asing. Hal ini juga perlu diselesaikan.

"Kita akan mengawal untuk memastikan bahwa perpanjangan izin penambangan pada Vale ini diberikan setelah ada divestasi dan saham nasional sebesar 51 persen," kata Mulyanto.

Editor : Ifan Jafar Siddik

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut