Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, Tak Sepakat Mandatory Spending Dihapus

"Demokrat berpandangan, anggaran pendidikan saja bisa memiliki mandatory spending sebanyak 20 persen ya karena kita tahu, angka dari kemajuan sumber daya manusia kita itu salah satunya pendidikan. Maka kalau kita bicara usulan Demokrat, minimal tetap dipertahankan 5 persen itu sesungguhnya menunjukkan keberpihakan negara kepada kesehatan manusia dan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, materi terkait liberalisasi dokter dan tenaga medis asing untuk menjalankan praktik di Indonesia juga menjadi sorotan. Ibas berkata Fraksi Demokrat mendukung modernisasi hospital atau rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter dan tenaga medis.

Adapun Demokrat, kata Ibas, menginginkan adanya kemajuan tidak hanya infrastruktur kesehatan saja, tetapi juga sumber daya para dokter, perawat, dan tenaga lainnya. “Sama seperti kalau kita lihat, pergi ke rumah sakit RSPAD katakanlah, seperti itu juga, semakin hari semakin modern, semakin maju,” katanya.

Meski begitu, Demokrat menilai liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan tidak adil. Hal ini sama seperti saat protes masyarakat ketika tenaga kerja asing terlalu melebihi kewajaran dalam satu bidang usaha skala tertentu.

“Ingat, dokter di Indonesia juga kalau mau berpraktik di luar negeri ada aturan-aturannya. Saya pikir tidak semudah dibayangkan pergi ke Singapura, Australia, Amerika, Tokyo, Eropa dan seterusnya. Ada aturan-aturan yang saya pikir ketat yang tidak semudah dibayangkan bagi dokter dan tenaga medis kita untuk bekerja di luar negeri,” kata Ibas.

Editor : Furqon Munawar