DPR Nilai Pemerintah Lamban Tangani Insiden Tambang Emas Banyumas

JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah bergerak cepat menangani insiden di tambang emas Banyumas, di mana delapan orang penambang terkurung. 

Mulyanto menilai bantuan yang diberikan pemerintah terlambat sehingga hingga hari kelima, para penambang belum dapat dievakuasi.

"Miris saya mengikuti kabar kejadian di Grumbul Tajur, Banyumas. Ada delapan nyawa yang terkurung di bawah tanah tapi respons pemerintah malah lamban. Mereka seperti tidak dihargai. Kalau di luar negeri, kejadian seperti ini bakal menarik perhatian masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).

Mulyanto juga menekankan agar pemerintah tidak lepas tangan atau pilih kasih dalam membantu penambang rakyat. Kejadian ini tidak boleh dianggap enteng hanya karena terjadi di tambang rakyat.

Mulyanto.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus adil dalam menyikapinya dan mempercepat proses perizinan untuk mengubah tambang ilegal seperti di Banyumas menjadi legal.

"Pemerintah, dalam prakteknya sangat lamban dalam merespon proses perizinan tambang rakyat ini. Apalagi dengan sistem perizinan yang sentralistik di pusat," ungkap Mulyanto.

Editor: Ifan Jafar Siddik