Kementerian PUPR Bangun Rusun Anggota Polri di Blora

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung upaya penyediaan hunian yang layak bagi petugas Hankam dengan merencanakan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan Rusun Polri di Kabupaten Blora akan dibangun dengan satu tower yang terdiri dari 44 unit hunian. Proyek ini akan menggunakan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2023 – 2024 dan dapat menampung hingga 176 orang.

Baca Juga

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Tegaskan Penataan Kawasan Puncak Harus Komprehensif Lintas Sektoral

Selain itu, rusun ini juga akan dilengkapi dengan meubelair serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

"Pembangunan Rusun ini merupakan wujud sinergitas Kementerian PUPR dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal upaya penyelenggaraan hunian yang layak dan terjangkau untuk anggota Polri/TNI, sehingga kami berharap agar Rumah Susun Polri," kata Iwan saat melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rusun Polri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Ilustrasi rusun Polri Blora.

Baca Juga

Kementerian PUPR Catat 79.568 Unit Capaian Program Sejuta Rumah

Iwan menyatakan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan berkeinginan agar Rusun Polri di Kabupaten Blora dapat menjadi hunian yang layak, memberikan manfaat, dan berkesinambungan bagi para pegawai anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Resor Blora.

Pembangunan Rumah Susun Polri Blora juga merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam menciptakan fasilitas hunian yang layak, mendukung pembinaan keluarga, serta memperkuat pelaksanaan tugas para anggota Polri.

Selain itu, Kementerian PUPR berharap bahwa setelah pembangunan Rusun selesai dan dihuni, Polri akan mengalokasikan anggaran untuk operasional, pemeliharaan, dan perawatan Rusun ini di masa mendatang, dengan tujuan agar hunian ini dapat terpelihara dengan baik secara berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan menunjuk atau membentuk pengelola Rusun yang memiliki keahlian profesional.

Baca Juga

Kementerian PUPR: Warga Terdampak Bencana Alam Cianjur Bisa Segera Huni Huntap Tahap 3

“Kami juga ingin agar anggota Polri beserta keluarganya bisa memiliki perumahan layak huni, berkualitas dan  terjangkau. Rusun ini dibangun dengan menggunakan dana APBN sehingga harapannya aset yang akan dibangun ini bisa dijaga keberadaan dan kondisinya agar selalu laik fungsi," jelasnya.

Menurut data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 26 tower Rusun telah dibangun di Provinsi Jawa Tengah sejak 2010. Bangunan ini diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto saat melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rusun Polri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Rusun Polri direncanakan dibangun di depan Pasar Sido Makmur, Kabupaten Blora, dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2023 – 2024.

Baca Juga

Kementerian PUPR Rencanakan Co-Creation, Libatkan Konsumen Tentukan Rumah Idaman

Bangunan ini terdiri dari tiga lantai dengan 44 unit hunian dan mampu menampung 176 orang. Setiap unit dilengkapi dengan 44 set meubelair. Selain itu, fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) seperti perkerasan atau paving blok, lampu taman, dan drainase juga disediakan.

Rusun Polri direncanakan dibangun di depan Pasar Sido Makmur, Kabupaten Blora, dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2023-2024.

Bangunan ini terdiri dari tiga lantai dengan 44 unit hunian dan mampu menampung 176 orang. Setiap unit dilengkapi dengan 44 set meubelair. Selain itu, fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) seperti perkerasan atau paving blok, lampu taman, dan drainase juga disediakan.

Baca Juga

PUPR: KPR 35 Tahun Sangat Mungkin Dibuat TOD

"Kami juga berharap dukungan mita kerja untuk ikut serta dalam pengawasan pembangunan Rusun dan meminta penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah disepakati, tertib administrasi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 serta tetap menjaga kualitas, pengendalian manajemen proyek yang baik sehingga bisa selesai tepat waktu. Selain itu, konsultan pengawas lapangan juga lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan mengecek kesesuaian dengan gambar kerja serta melaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila  ada perubahan spesifikasi teknis untuk dilakukan addendum," papar Iwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menyampaikan terima kasih atas nama Kapolri kepada Kementerian PUPR yang akan memulai pembangunan Rusun untuk anggota Polri. Dia menilai pembangunan Rusun sangat membantu dan akan meningkatkan kinerja anggota Polri di lapangan.

“Polri akan siap mengawal semua proses pembangunan yang dikerjakan Kementerian PUPR. Kami juga akan meminta para anggota Polri untuk menjaga dan merawat Rusun, PSU dan meubelairnya dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah pejabat, termasuk Bupati Kabupaten Blora, Arief Rohman, serta sejumlah perwakilan dari Polri, antara lain Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Asisten Sumber Daya Manusia Polri, dan Asisten Bidang Logistik Polri.

Juga hadir Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi Polri, Kepala Biro Reformasi dan Birokrasi Polri, serta Kepala Sekolah Pimpinan Pertama.

Di antara para hadirin juga terdapat Kepala Pusat Indonesian Automatic Finger Print Indentification System, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolres Blora, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, dan Forkompinda Kabupaten Blora.

Editor : Furqon Munawar