Dalam pengamatan Setara Institute, lemahnya penegakan hukum sering kali terjadi dalam konteks pelanggaran KBB dan pada umumnya membuat kelompok minoritas menjadi korban.
"Kami mendorong semua pihak untuk menahan diri. Narasi-narasi yang menghasut kebencian dan meningkatkan ketegangan harus dihentikan. Pihak-pihak terkait diharapkan untuk melakukan upaya 'cooling down'. Setara Institute juga menekankan penolakan terhadap politisasi insiden ini terkait dinamika elektoral, khususnya terkait Pilkada pada November 2024," kata Halili.
Selain itu, Halili melanjutkan, pemerintah perlu mengambil tindakan lanjutan, termasuk penanganan korban, jaminan perlindungan hak atas KBB, dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang terjadi.
Mengingat banyaknya kasus serupa, dia mengatakan agenda besar yang harus menjadi perhatian bersama adalah membangun ekosistem toleransi di tingkat masyarakat.
Lebih dari itu, pembangunan ekosistem juga memerlukan inisiatif dan kepemimpinan sosial dari seluruh elemen masyarakat terkait, baik dalam bentuk entitas resmi seperti FKUB, FPK, dan Majelis Keagamaan, maupun komunitas sosial di berbagai bidang, seperti kebudayaan tradisional dan kesenian.
"Pembangunan ekosistem ini harus dimulai dari kepemimpinan politik, dengan walikota dan semua pemimpin politik memberikan perhatian kepada agenda pemajuan toleransi. Selain itu, diperlukan inisiatif dan kepemimpinan birokrasi, termasuk di tingkat Kecamatan dan RT/RW," pungkas Halili.
Editor : Furqon Munawar