Pusat Data Nasional Jebol, Aznil Tan Khawatirkan Keamanan Buruh Migran di Luar Negeri

JAKARTA, iNewsBogor.id - Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan meminta Menteri Kominfo (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bertanggung jawab atas segala konsekuensi termasuk mundur dari jabatan, menyusul jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari serangan siber ransomware.

Pasalnya, menurut Aznil Tan jebolnya PDN mengakibatkan terganggunya layanan publik di berbagai instansi, termasuk layanan keimigrasian.

Baca Juga

Jelang Lengser, Migrant Watch Ingatkan Presiden Jokowi Nyawa TKI Susanti yang Hadapi Eksekusi Mati

"Saya harap Budi Arie harus mundur. Semoga mereka tahu malu. Kasus ini ngga bisa dibilang "dijogetin aja". Ini sebagai bukti betapa bahayanya negara ini dikelola berdasarkan jatah politik bukan kompetensi," ujar Aznil Tan ke media, Jakarta (27/6/2024).

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan. (Foto : iNewsBogor.id/Ist)

Lebih lanjut, Aktivis 98 ini mengatakan terganggunya layanan keimigrasian, pemerintah gagal melaksanakan konstitusi negara berupa melindungi bangsa Indonesia.

"Jebolnya sistem imigrasi bisa berdampak hilangnya pelindungan warga negara Indonesia yang dimandatkan konstitusi negara ini. Sindikat penyeludupan manusia dan human trafficking memanfaatkan keadaan ini. Begitu juga pendataan penduduk berimigrasi semakin semberawut," jelasnya.

Atas kejadian itu, Aznil Tan meminta pihak kepolisian melakukan investigasi dan memeriksa Kementerian Komunikasi dan Informatika jebolnya Pusat Data Nasional tersebut.

"Karena jebolnya PDN ini sangat merugikan negara, maka saya ikut mendesak untuk dilakukan investigasi dan memeriksa pejabat di Menkominfo atas ketidakbecusan mereka bekerja. Terutama, menterinya harus bertanggungjawab penuh," tegasnya.

Aznil Tan menyakini sampai saat ini sistem keimigrasian belum sepenuhnya normal kembali meskipun pihak imigrasi sudah mengklaim berhasil melakukan pemulihan.

"Tidak semudah itu memulihkanmya seperti sedia kala, karena kerusakannya terjadi pada seluruh layanan. Setidaknya dampak dari serangan siber ini berpotensi data sudah bocor dan pendataan keimigrasian tidak akurat lagi," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar diadakan investigasi. Wapres meminta supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Sebagaimana diketahui, data yang tersimpan dalam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami serangan ransomware disebut tidak bisa di-recovery atau diselamatkan lagi.

Ransomware merupakan malware yang melakukan aksinya dengan masuk ke dalam sistem lalu mengenkripsi data maupun sistem. Akibatnya, server menjadi down dan menganggu layanan publik di berbagai instansi selama beberapa hari ini.

Editor : Furqon Munawar