get app
inews
Aa Text
Read Next : Polresta Bogor Kota Tangkap Preman Pasar Tumpah Jalan Merdeka, Terjerat Kasus Pemalakan dan Narkoba

Sekjen Pemuda Pancasila Diduga Dilempar Kaleng dan Dikeroyok di Kantor Kadin, PP Jabar Kecam Keras

Rabu, 18 September 2024 | 19:23 WIB
header img
Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno (kiri) dan Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman (kanan). Foto: pemudapancasila.net

BANDUNG, iNewsBogor.id - Pemuda Pancasila (PP) mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi dalam perebutan kantor Kadin di Jakarta. Bahkan Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman yang berada di lokasi menjadi korban penganiayaan oleh kelompok yang diduga diutus oleh salah satu kubu dalam konflik kepemimpinan Kadin.

Tindakan anarkis ini mengancam stabilitas keamanan dan berpotensi memicu konflik horizontal. Dian Rahadian, Ketua MPW PP Jabar, mengecam keras aksi anarkis yang terjadi di kantor Kadin.

Ia menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di organisasi profesional seperti Kadin.

"Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan kelompok yang diduga premanisme di Gedung Menara Kadin," ucap Dian saat dihubungi, Rabu (18/9/2024).

Dian menilai bahwa Kadin merupakan sebuah organisasi profesional yang diisi oleh para pengusaha terkenal dan terhormat. "Tapi kok mengarahkan kelompok preman untuk merebut sekretariat, padahal sekretariatnya itu disewa oleh Pak Arsjad Rasjid," ungkapnya.

Dian Rahadian juga menyoroti perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Sekjen MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman, saat mencoba melakukan mediasi. Arif, yang datang ke lokasi untuk mencari solusi damai, justru disambut dengan tindakan intimidasi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Mereka bahkan melemparkan kaleng dan diduga mencoba melakukan pengeroyokan.

"Dari sisi kader Pemuda Pancasila tentu kami bereaksi keras. Banyak kader Pemuda Pancasila, terutama yang dekat Jakarta akan beramai-ramai masuk ke Ibu Kota, karena mereka merasa tidak terima Sekjen kita diperlakukan seperti itu," tegasnya.

"Termasuk Jawa Barat, ini 27 kabupaten/kota sudah mau masuk ke DKI, belum Banten, Jawa Tengah dan sebagainya," lanjutnya.

Meskipun situasi sempat memanas, Arif Rahman berhasil meredakan ketegangan dengan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dian Rahadian khawatir jika kepolisian tidak segera bertindak, konflik ini dapat meluas dan mengancam keamanan serta stabilitas di berbagai daerah, termasuk mengganggu jalannya Pilkada 2024.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut