Pakar Perkoperasian: Masalah Mendasar Koperasi Indonesia Bukan Digitalisasi

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kementerian Koperasi di dalam kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk kini dipisah dengan urusan UKM. Ini artinya ada fokus tugas penting dari kementerian ini terhadap koperasi.

Menyikapi hal itu Pakar Perkoperasian yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Menteri Teten Masduki (baca: Era Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin-red) sebelumnya, ada masalah mendasar yang ditinggalkan.

Baca Juga

Kota Bogor Kian Panas, Pakar Ilmu Lingkungan Rimun Wibowo Sebut Efek Rumah Kaca Penyebabnya

"Sebut saja misalnya pembentukkan Undang Undang Perkoperasian yang sudah tertinggal dengan jaman serta upaya pembubaran koperasi papan nama dan koperasi abal abal yang mandeg. Masalah ini akhirnya menyebabkan perkembangan koperasi di Indonesia menjadi lamban dan bahkan tertinggal jauh dengan negara tetangga," kata Suroto dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Suroto yang juga CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation) lebih lanjut mengatakan, "Dalam ekonomi, perbandingan putaran bisnis koperasi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kita hanya 1,14 rata rata dalam 10 tahun terakhir. Dari prestasi organisasi secara mikro, kita dapat juga dikatakan tertinggal jauh dari negara tetangga. Contoh paling nyata adalah tidak satupun koperasi kita masuk dalam jajaran 300 koperasi dunia yang dirilis oleh International Cooperative Alliance (ICA) tahun 2023," tandasnya.

Suroto pun menyebutkan, negara tetangga sekecil Singapura misalnya, menyumbang 2 koperasi besar dunia. Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menyumbang hingga 77 koperasi besar dan kelola sebagian besar ekonomi domestik negara ini dan bahkan hingga layanan publik seperti listrik, rumah sakit.

Editor : Furqon Munawar