Boni Hargens Beberkan 5 Logical Fallacies Komisi Reformasi Polri soal Perpol 10/2025

Cacat logika pertama yang disoroti adalah ad hominem, di mana kritik cenderung menyerang integritas atau motif pribadi pembuat kebijakan di internal Polri daripada membedah isi aturannya. 

Baca Juga

Prabowo ke Jajaran Kabinet: Tidak Ada Libur Sebelum Pengungsi Sumatera Terlayani

Selain itu, Boni melihat adanya penggunaan logika straw man, yakni tindakan mendistorsi atau menyederhanakan isi Perpol secara tidak akurat agar lebih mudah diserang dan ditolak oleh publik.

Kelemahan lainnya adalah kemunculan dilema palsu yang menyajikan pilihan seolah-olah hanya ada dua kemungkinan ekstrem, yaitu membatalkan Perpol sepenuhnya atau mengabaikan putusan MK. 

Padahal, menurut Boni, ada ruang bagi keduanya untuk saling melengkapi. Ia juga mencatat adanya taktik red herring yang mengalihkan fokus diskusi dari pasal-pasal spesifik ke isu-isu umum seperti sejarah pelanggaran HAM atau kegagalan reformasi yang tidak relevan langsung dengan isi dokumen hukum tersebut.

Baca Juga

Polri Akui Respons Lambat, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo Janji Perbaikan Layanan 110

Terakhir, Boni mengkritik penggunaan narasi yang hanya menyasar emosi publik tanpa landasan bukti yang kuat. Dengan menciptakan kesan seolah-olah masyarakat menjadi korban tanpa penjelasan kerugian hukum yang konkret, argumen tersebut dianggap lebih banyak memanipulasi perasaan ketimbang memberikan penalaran rasional. 

Melalui penjelasan ini, Boni berharap opini publik tidak terbelah oleh pemahaman hukum yang kurang akurat.

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta