Ada 6.000 Anak Putus Sekolah di Kota Bogor, Puan: Negara Tidak Boleh Kehilangan Satu Generasi
Melihat kondisi tersebut, Puan mendesak agar penanganan isu ATS dinaikkan statusnya menjadi agenda strategis pembangunan nasional. Ia mendorong Pemerintah segera menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045 sebagai peta jalan lintas sektor.
"Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan SDM yang mengikat seluruh kementerian dan pemerintah daerah," tegas mantan Menko PMK tersebut.
Puan mengusulkan agar pendekatan hukum dan kebijakan diubah, dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi sistem pencegahan dini (early warning system). Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan data pendidikan, perlindungan sosial, dan kependudukan.
Selain itu, ia menyarankan adanya insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil menjaga anak-anak di wilayahnya tetap bersekolah.
"Indonesia Emas 2045 tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi oleh seberapa banyak anak Indonesia yang berhasil dijaga agar tetap memperoleh pendidikan. Negara tidak boleh kehilangan satu generasi," pungkas Puan.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar