Hakim Minta BPN Buka Warkah, SHGB Summarecon-9 Siteplan yang Diteken Bupati Bogor Terancam Batal
Dalam perkara ini, ahli waris menggugat BPN Kabupaten Bogor sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat tanah. Sementara PT Kencana Jaya Perdana Agung atau Summarecon menjadi pihak intervensi dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum ahli waris berharap BPN kooperatif dengan menghadirkan seluruh dokumen pertanahan yang dibutuhkan majelis hakim, terutama warkah penerbitan SHM 1972 dan SHGB 2015.
Objek sengketa meliputi 12 bidang tanah dengan luas sekitar 65 hektare di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Di atas kawasan tersebut kini telah berdiri perumahan Summarecon Bogor.
Perintah pembukaan warkah menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji keabsahan administrasi pertanahan, termasuk menelusuri dasar penerbitan SHGB yang dipersoalkan ahli waris.
Selain itu, status sembilan siteplan yang telah ditandatangani Bupati Bogor Rudy Susmanto juga menjadi perhatian publik. Pasalnya, persetujuan pengembangan kawasan tersebut berkaitan dengan lahan yang kini tengah berperkara di PTUN Bandung.
Persidangan selanjutnya akan menjadi momentum untuk menguji bukti-bukti yang diajukan para pihak sekaligus memastikan apakah penerbitan sertifikat yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Editor: Suriya Mohamad Said